SUKABUMI – Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi, H. M. Loka Tresnajaya, berencana menggelar pertemuan khusus dengan kalangan pemuda dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kecamatan Cicurug. Pertemuan tersebut ditujukan untuk memetakan kebutuhan pelaku usaha sekaligus merumuskan program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dapat diperjuangkan pada 2027.
Rencana itu disampaikan Loka saat melaksanakan kegiatan reses ketiga masa sidang 2026 bersama kader Partai Golkar dan kalangan pemuda di salah satu kafe di Desa Nanggerang, Kecamatan Cicurug, Sabtu (31/10/2026).
Dalam forum penyerapan aspirasi tersebut, sejumlah peserta menyampaikan pertanyaan mengenai langkah konkret DPRD dalam mendukung pengembangan UMKM. Mulai dari akses permodalan, pendampingan usaha, hingga strategi pemasaran produk agar mampu menjangkau pasar yang lebih luas.
Menanggapi aspirasi tersebut, Loka menilai pengembangan UMKM perlu diawali dengan pembentukan kelompok usaha. Menurutnya, keberadaan kelompok akan memudahkan pemerintah dalam memetakan kebutuhan sekaligus memperkuat pengajuan program pemberdayaan.
Ia mengungkapkan, sebelumnya dirinya pernah menggelar pelatihan yang diikuti sekitar 100 pelaku UMKM. Kegiatan tersebut antara lain diarahkan untuk meningkatkan kapasitas pelaku usaha, termasuk dalam memanfaatkan teknologi digital untuk pemasaran produk.
Menurut Loka, tantangan UMKM tidak hanya terletak pada kemampuan memproduksi barang, tetapi juga bagaimana produk tersebut dapat dipasarkan dan dikenal masyarakat luas.
"Kadang-kadang orang bisa membuat produk, tetapi ketika menjual atau memasarkannya masih kesulitan. Produk kita sebenarnya ada, tetapi belum banyak dikenal," tuturnya.
Karena itu, ia berencana mengadakan pertemuan lanjutan dengan kalangan pemuda dan pelaku UMKM untuk mengidentifikasi persoalan serta kebutuhan mereka secara lebih terperinci.
Beberapa aspek yang akan menjadi pembahasan meliputi keberadaan kelompok usaha, kelengkapan administrasi, hingga jenis usaha yang berpotensi dikembangkan.
"Saya ingin bertemu langsung dengan anak-anak muda dan pelaku UMKM. Kita lihat apa yang dibutuhkan, apakah sudah ada kelompoknya, administrasinya bagaimana, dan bidang apa yang ingin dikembangkan. Jadi, nanti bisa kita susun bersama langkah selanjutnya," katanya.
Loka berharap pertemuan tersebut dapat menjadi landasan dalam merumuskan program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang bisa diperjuangkan pada 2027.
Ia menegaskan, aspirasi yang disampaikan masyarakat dalam kegiatan reses perlu ditindaklanjuti melalui pembahasan lebih mendalam. Dengan begitu, masukan masyarakat tidak berhenti sebatas usulan, tetapi dapat diterjemahkan menjadi program yang memiliki perencanaan dan sasaran jelas.
Selain membahas pengembangan UMKM, kegiatan reses tersebut juga diwarnai aspirasi mengenai peningkatan kesejahteraan kader Partai Golkar di tingkat desa.
Perwakilan pengurus Partai Golkar Desa Bangbayang, Hidayat, menyampaikan bahwa para pengurus desa selama ini turut berkontribusi mengajak masyarakat bergabung dengan partai serta mendukung proses politik hingga melahirkan wakil rakyat.
Namun, menurutnya, kontribusi tersebut belum sepenuhnya diikuti dengan dukungan terhadap kesejahteraan para pengurus.
Hidayat kemudian mengusulkan pembentukan badan usaha yang dapat dikelola para ketua PD dengan koordinasi pengurus PK. Ia berharap badan usaha tersebut menjadi wadah kegiatan ekonomi yang memberikan manfaat bagi kader sekaligus masyarakat.
Menanggapi usulan itu, Loka menyampaikan keinginannya agar organisasi di tingkat kecamatan dapat turut menghadirkan solusi atas berbagai persoalan masyarakat maupun pemerintah desa.
Dalam kesempatan tersebut, ia juga mengungkapkan salah satu usulan yang pernah diajukannya, yakni bantuan sebanyak 20.000 ekor bibit ayam untuk kelompok peternak di wilayah Sukabumi Utara.
Menurutnya, bantuan tersebut berpotensi menjadi salah satu upaya mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui sektor peternakan.
"Saya pernah mengusulkan 20.000 ekor ayam untuk kelompok peternak di wilayah utara. Ini perlu kita perjuangkan bersama, termasuk bagaimana kelompoknya disiapkan," katanya.
Loka menekankan bahwa setiap usulan program harus disertai perencanaan yang matang dan jelas. Gagasan yang muncul dalam forum reses perlu ditindaklanjuti melalui pembahasan serta pemenuhan persyaratan administrasi agar dapat diperjuangkan dalam program pemerintah daerah.
Sebelumnya, dalam sambutannya, Loka menjelaskan bahwa kegiatan reses merupakan kesempatan bagi anggota DPRD untuk bertemu langsung dengan masyarakat dan menyerap aspirasi di luar agenda persidangan.
Melalui reses ketiga masa sidang 2026, ia ingin mendengar secara langsung berbagai kebutuhan masyarakat, khususnya di wilayah Cicurug, Parungkuda, dan Cidahu.
Sebagai anggota Fraksi Partai Golkar yang bertugas di Komisi III DPRD Kabupaten Sukabumi, Loka menyebut sejumlah bidang yang menjadi ruang lingkup kerjanya, di antaranya perekonomian masyarakat, pertanian, perikanan, peternakan, dan perbankan.
Ia juga menjelaskan bahwa DPRD memiliki tiga fungsi utama, yakni anggaran, legislasi, dan pengawasan. Sementara itu, pelaksanaan program pembangunan menjadi kewenangan pemerintah daerah melalui perangkat daerah terkait.
"Jadi, kami di DPRD ini bukan eksekutor. Yang melaksanakan kegiatan itu pemerintah daerah, dalam hal ini bupati dan dinas-dinas. Kami menyampaikan aspirasi dan memperjuangkannya melalui pokok-pokok pikiran," ujarnya.
Loka berharap berbagai aspirasi yang dihimpun selama kegiatan reses dapat dirumuskan menjadi usulan yang jelas, terukur, dan sesuai dengan tahapan perencanaan pembangunan daerah.
Dengan demikian, kebutuhan masyarakat, khususnya pengembangan UMKM dan pemberdayaan ekonomi lokal, memiliki dasar yang lebih kuat untuk diperjuangkan dalam program pemerintah Kabupaten Sukabumi pada 2027.**
