SUKABUMI – Deretan lapak pedagang oleh-oleh yang berdiri di bahu Jalan Sukabumi-Bogor, tepatnya di Kampung Ongkrak, Desa Pamuruyan, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, menjadi sorotan setelah muncul aduan masyarakat. Keberadaan lapak tersebut dinilai melanggar ketentuan karena memanfaatkan bahu jalan untuk aktivitas perdagangan hingga berpotensi mengganggu fungsi saluran drainase.
Menindaklanjuti laporan tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sukabumi mendatangi lokasi pada Rabu (4/11/2026). Namun, kedatangan petugas belum dalam rangka melakukan pembongkaran maupun penertiban. Petugas masih melakukan pendataan awal dan koordinasi dengan pihak kecamatan serta instansi terkait, khususnya bidang yang membidangi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian (Kasi Opsdal) Satpol PP Kabupaten Sukabumi, Pudin Syaripudin, mengatakan pendataan dilakukan sebagai tindak lanjut atas laporan masyarakat sekaligus untuk mengetahui kondisi lapangan.
"Kami dari Mako ke sini baru melakukan pendataan karena ada aduan dari masyarakat. Selanjutnya, kami berkoordinasi dengan pihak kecamatan dan dinas terkait UMKM," ujar Syaripudin.
Ia menegaskan, berdasarkan kondisi di lapangan, keberadaan lapak tersebut telah menyalahi ketentuan karena berdiri di area yang tidak semestinya. Selain berpotensi mengganggu ketertiban umum, aktivitas perdagangan di bahu jalan juga dinilai menghambat fungsi saluran drainase.
"Kalau untuk masalah aturan, ini sudah melanggar karena mengganggu ketertiban umum. Mereka berjualan di bahu jalan dan mengganggu drainase," tegasnya.
Meski demikian, Satpol PP belum dapat memastikan jadwal penertiban terhadap lapak-lapak tersebut. Hasil pendataan akan terlebih dahulu dikoordinasikan dengan instansi yang membidangi UMKM untuk menentukan langkah penanganan selanjutnya.
Salah satu opsi yang memungkinkan dilakukan yakni pembinaan atau penyuluhan kepada para pedagang agar aktivitas usaha tetap berjalan tanpa melanggar ketentuan yang berlaku.
"Kami akan berkoordinasi dengan pihak terkait UMKM, apakah nanti ada penyuluhan atau bagaimana. Itu menjadi kewenangan pihak UMKM untuk menentukan," jelas Syaripudin.
Dari hasil pendataan sementara, petugas menemukan bahwa sebagian besar pemilik lapak bukan berasal dari Kabupaten Sukabumi. Sejumlah pedagang diketahui berasal dari wilayah Bogor, sedangkan beberapa orang yang bertugas menjaga lapak merupakan warga Sukabumi.
Di lokasi tersebut, tercatat sekitar enam lapak oleh-oleh masih aktif beroperasi. Sementara itu, lima hingga enam lapak lainnya diketahui sudah tidak aktif. Namun, ketika petugas melakukan pendataan, sebagian besar lapak dalam kondisi tutup.
Selain persoalan penggunaan bahu jalan dan terganggunya drainase, muncul pula informasi mengenai dugaan adanya koordinator pedagang bernama Herlan alias Banteng. Sosok tersebut disebut-sebut mengoordinasikan aktivitas para pedagang di kawasan itu.
Beredar pula informasi mengenai dugaan pungutan atau iuran dari para pedagang yang disebut disetorkan melalui pihak RT maupun kalangan pemuda setempat.
Menanggapi informasi tersebut, Syaripudin mengaku belum mengetahui secara pasti mekanisme maupun kebenaran dugaan pungutan tersebut. Petugas juga belum sempat meminta keterangan langsung kepada orang yang disebut sebagai koordinator karena yang bersangkutan tidak berada di lokasi saat pendataan berlangsung.
"Kalau masalah iuran, kami belum mengetahui. Kami juga belum bertemu dengan koordinatornya karena sedang berada di luar. Kami di sini fokus menegakkan aturan, sebab mereka berjualan di tempat yang salah," ungkapnya.
Satpol PP berharap persoalan keberadaan lapak oleh-oleh di Kampung Ongkrak dapat diselesaikan melalui koordinasi lintas instansi. Dengan demikian, penanganan yang dilakukan tidak hanya berorientasi pada penegakan aturan, tetapi juga mempertimbangkan keberlangsungan usaha para pedagang.
Syaripudin menegaskan, pemanfaatan bahu jalan untuk kegiatan perdagangan tidak dapat dibiarkan apabila terbukti mengganggu ketertiban umum maupun fungsi fasilitas publik, termasuk saluran drainase.
Langkah selanjutnya akan ditentukan setelah proses pendataan dan koordinasi dengan instansi terkait selesai dilakukan.**
