-->
  • Jelajahi

    Copyright © PASUNDAN POST | Kritis - Nasionalis - Religius
    Best Viral Premium Blogger Templates

    Menu Bawah

    Terdampak Banjir Garut 6.314 Kepala Keluarga 242 KK di Ungsikan

    Redaksi
    Selasa, 19 Juli 2022, 20:09 WIB Last Updated 2022-07-21T10:25:38Z
    PASUNDAN POST ■  Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut merilis data terbaru terkait dampak banjir yang terjadi, pada Jumat 15 Juli 2022. Wakil Bupati Garut Helmi Budiman sampaikan, jumlah warga terdampak mencapai 6.314 Kepala Keluarga (KK) atau sekira 19.546 jiwa.

    "Ada beberapa kecamatan yang terkena musibah yang berjumlah 14 kecamatan, sedangkan desanya ada 90 desa dan kelurahan. Kalau dilihat titiknya, ada 137 titik kejadian banjir dan longsor jadi ada banjir dan longsor," kata Helmi Budiman, Selasa (19/7/2022).

    Dari ribuan warga terdampak itu, sekira 242 KK diantaranya mesti diungsikan ke sejumlah lokasi pengungsian yang disiapkan. "Namun untuk jumlah pengungsi sekarang mulai berkurang karena sudah kembali rumah-rumahnya," ujarnya.

    Wakil Bupati Garut menjelaskan bahwa banjir di wilayahnya pada Jumat pekan lalu disebabkan oleh luapan Sungai Cimanuk.

    "Ada lima anak Sungai Cimanuk, pertama adalah Sungai Cikandang yang menyebabkan banjir di daerah Cikajang, kemudian Sungai Ciwalen yang menyebabkan banjir di Garut Kota. Masih di Garut Kota, ada Sungai Cipeujeuh, Sungai Cikendi dan ada juga beberapa anak sungai lain yang hampir yang saya sebutkan tadi semuanya meluap," kata Helmi Budiman.

    Menanggapi pemaparan langsung dari Wakil Bupati Garut dan meninjau lokasi terdampak, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menjelaskan pemerintah akan melakukan kajian terkait penyebab banjir. Jenderal bintang tiga itu menyatakan pihaknya akan bekerja sama dengan pemerintah kabupaten dan provinsi dalam mengatasi lahan kritis di Garut.

    "Tentu saja akan ada penegakan hukum bila memang terdapat pelanggaran di sana. Nanti pemerintah juga akan memperkerat aturan terkait pengeluaran ijin-ijin soal pengelolaan lahan," kata Letjen TNI Suharyanto.

    Ia pun mendorong Kapolres Garut, Kejari Garut hingga Ketua Pengadilan Garut mengkaji berbagai unsur pelanggaran.

    "Semua akan dikaji lagi," Tandasnya.(Red)

    Komentar

    Tampilkan

    Berita Terbaru

    loading...

    GAYA HIDUP

    +