SUKABUMI – Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Sukabumi, Hamzah Gurnita, mendorong terciptanya akses lowongan kerja (loker) yang transparan, terbuka, dan bebas dari praktik pungutan liar (pungli). Langkah tersebut dinilai penting untuk memperluas kesempatan kerja sekaligus menekan angka pengangguran di Kabupaten Sukabumi.
Dorongan itu disampaikan Hamzah setelah menghadiri peluncuran program Polisi Peduli Pengangguran (Poliran) yang digagas Polres Sukabumi secara daring di Aula Mapolres Sukabumi, Palabuhanratu, Rabu (11/11/2026).
Menurut Hamzah, persoalan pengangguran membutuhkan penanganan serius melalui kolaborasi lintas sektor. Tidak hanya pemerintah daerah, dunia usaha, lembaga pelatihan kerja, hingga aparat penegak hukum harus terlibat dalam membuka akses kesempatan kerja bagi masyarakat.
Ia menilai, kehadiran program Poliran yang dirangkaikan dengan kegiatan bursa kerja atau Job Fair menjadi langkah strategis untuk mempertemukan kebutuhan dunia industri dengan masyarakat pencari kerja.
"Program Poliran ini memiliki nilai strategis, karena tidak hanya membantu masyarakat memperoleh informasi pekerjaan, tetapi juga memberikan perhatian terhadap potensi praktik pungutan liar dalam proses rekrutmen. Persoalan pengangguran tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah daerah. Dunia usaha, lembaga pelatihan kerja, dan aparat penegak hukum perlu mengambil peran agar peluang kerja dapat diakses masyarakat secara lebih luas," ujar politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut.
Hamzah menegaskan, pelaksanaan program Poliran dan Job Fair harus menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan sekadar kegiatan seremonial.
Menurutnya, setiap proses rekrutmen tenaga kerja harus memiliki mekanisme yang jelas, mulai dari penyampaian informasi lowongan, persyaratan administrasi, hingga tahapan seleksi. Transparansi menjadi kunci agar seluruh pencari kerja memperoleh kesempatan yang sama.
Ia juga mengingatkan agar tidak ada praktik pungutan biaya maupun percaloan yang dapat merugikan masyarakat, khususnya mereka yang sedang berjuang mendapatkan pekerjaan.
"Saya juga mendorong agar perusahaan menyampaikan persyaratan pekerjaan secara jelas sehingga pencari kerja dapat mempersiapkan kompetensinya sesuai kebutuhan industri," tegas Hamzah.
Selain persoalan keterbukaan informasi lowongan kerja, Hamzah menilai kesesuaian kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan perusahaan juga menjadi aspek penting yang harus diperhatikan.
Keterlibatan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) dalam program Poliran diharapkan mampu meningkatkan keterampilan dan daya saing calon tenaga kerja lokal. Dengan demikian, masyarakat Kabupaten Sukabumi tidak hanya memperoleh informasi lowongan, tetapi juga memiliki kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan dunia industri.
Hamzah meminta pemerintah daerah membangun ekosistem ketenagakerjaan yang terintegrasi dengan menghubungkan informasi lowongan pekerjaan, program pelatihan, serta kebutuhan tenaga kerja dari perusahaan.
Menurutnya, langkah tersebut diperlukan agar pelaksanaan Job Fair tidak berhenti pada kegiatan mempertemukan perusahaan dan pencari kerja, tetapi juga menjadi sarana pemetaan kebutuhan tenaga kerja secara riil di Kabupaten Sukabumi.
Sebagai wakil rakyat, Hamzah memastikan DPRD Kabupaten Sukabumi akan menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program kolaboratif tersebut.
Pengawasan dan evaluasi secara berkala dinilai penting untuk memastikan program Poliran benar-benar berjalan sesuai tujuan serta memberikan manfaat langsung bagi masyarakat yang membutuhkan pekerjaan.
Ia berharap sinergi antara kepolisian, pemerintah daerah, dunia usaha, dan lembaga pelatihan kerja dapat memperkuat upaya penanggulangan pengangguran di Kabupaten Sukabumi.
"Upaya ini diharapkan memperkuat langkah Kabupaten Sukabumi dalam menekan angka pengangguran sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat," pungkasnya.**
