PASUNDAN POST ■ SURAKARTA — Ketua MPR RI sekaligus Dosen Tetap Pascasarjana S3 Universitas Borobudur dan Ketua Dewan Pembina Perhimpunan Doktor Ilmu Hukum UNPAD bersama Rektor Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M,Hum, melantik Ketua Ikatan Alumni Fakultas Pertanian UNS (IKATANI UNS) Dina Hidayana serta para pengurus IKATANI lainnya. Sekaligus menyaksikan penandatanganan MoU antara IKATANI UNS dengan Rektor UNS, Pemimpin Cabang Surakarta PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Direktur Utama Perum Perhutani, Komisioner Komisi Nasional Disabilitas serta Dekan Fakultas Pertanian.
"Sebagai alumni Fakultas Pertanian, IKATANI UNS memiliki tanggungjawab moral memajukan sektor pertanian di Indonesia. Berbagai ilmu yang didapat semasa kuliah, harus diimplementasikan secara nyata di lapangan untuk membantu pemerintah mewujudkan kedaulatan pangan. Sehingga kita tidak lagi bergantung kepada impor. Karena itu, gagasan Presiden Joko Widodo mendirikan food estate dengan membuka lahan pertanian seluas 165.000 hektar di Kalimantan Tengah patut didukung oleh semua kalangan yang bergelut di sektor pertanian," ujar Bamsoet usai menyaksikan pelantikan pengurus IKATANI UNS, di Auditorium GPH Haryo Mataram, Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) Solo Jawa Tengah, Jumat (23/6/23).
Turut hadir jajaran Rektorat UNS, antara lain Rektor Jamal Wiwoho, Ketua Senat Akademik Adi Sulistiyono, Ketua Dewan Profesor Suranto Tjiptowibisono, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Ahmad Yunus, Wakil Rektor Bidang Umum dan SDM Muhtar, serta Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi Kuncoro Diharjo. Hadir pula Wakil Bupati Klaten Yoga Hardaya.
Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, masa depan Indonesia bukanlah berada di pusat bisnis perkotaan. Melainkan berada di desa sebagai penyedia utama pertanian. Pandemi Covid-19 harusnya telah membuka mata semua pemangku kebijakan, mulai pemimpin daerah hingga pusat untuk menyadari bahwa kedaulatan terhadap pangan harus diutamakan. Tidak bisa lagi Indonesia bergantung kepada impor.
"Memberikan makan kepada 267 juta penduduk, sebenarnya bukanlah hal sulit. Mengingat Indonesia dianugerahi tanah yang subur untuk pertanian, laut yang luas untuk perikanan, maupun udara segar untuk perkebunan. Tidak ada yang tidak bisa ditanam disini. Tinggal bagaimana kita mengelolanya secara bijak," jelas Bamsoet.
Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menerangkan, menurut Badan Pusat Statistik (BPS), luas panen padi Indonesia pada tahun 2022 mencapai sekitar 10,45 juta hektar. Disisi lain, Laporan Global Hunger Index 2022 mengenai Tingkat Kelaparan Negara Dunia, menempatkan Indonesia di urutan ke-77 dari 121 negara dengan perhitungan skor Global Hunger (GHI) sebesar 17,9. Menjadikan Indonesia memiliki level kelaparan yang moderat. Selain itu, perlu diwaspadai perubahan iklim yang berdampak pada ketahanan pangan negara.
"Selain pemerintah, berbagai pihak yang berada di dunia pertanian seperti IKATANI UNS, juga harus memberikan perhatian khusus terhadap berbagai komoditi pertanian. Antara lain para petaninya, pasar-bursa, harga,pergudangan resi, modal, pembiayaan dan pinjaman serta penjaminan-off takers. Perlu adanya reformasi dan integrasi kebijakan serta mekanisme terhadap berbagai komoditi tersebut. Sehingga ketahanan dan kedaulatan pangan Indonesia tetap terjamin, tidak terimbas dampak perubahan iklim maupun berbagai tantangan lainnya," pungkas Bamsoet. (r/01)
