PASUNDAN POST | SUKABUMI — Jelang pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto, DPRD Kabupaten Sukabumi menggelar Rapat Paripurna ke-32 Tahun Sidang 2025 dengan agenda mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan RI.
Rapat digelar di ruang rapat utama DPRD, pada Jumat (15/8/2025), dipimpin Ketua DPRD Budi Azhar Mutawali, S.IP, didampingi Wakil Ketua II H. Usep dan Wakil Ketua III Ramzi Akbar Yusuf, SM.
Hadir dalam kegiatan ini Bupati Sukabumi Drs. H. Asep Japar, MM, Wakil Bupati H. Andreas, SE, para anggota DPRD, unsur Forkopimda, kepala perangkat daerah, camat se-Kabupaten Sukabumi, serta tamu undangan.
Ketua DPRD Budi Azhar menjelaskan, pelaksanaan kegiatan ini mengacu pada Surat Menteri Sekretaris Negara Nomor B-25/M/S/TU.00.03/08/2025 tentang pedoman peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan RI.
Dalam surat tersebut, seluruh instansi pemerintah, swasta, dan masyarakat diimbau mengikuti siaran langsung pidato Presiden melalui televisi, radio, dan media daring.
Pidato kenegaraan yang rutin disampaikan setiap menjelang 17 Agustus disebut sebagai bentuk rasa syukur atas kemerdekaan bangsa. Disiarkan ke seluruh penjuru tanah air, pidato ini memuat pesan-pesan strategis dari Presiden yang dapat menjadi arahan bagi semua pihak.
Peringatan HUT ke-80 RI tahun ini mengusung tema “Bersatu, Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju.” Tema tersebut mencerminkan tekad bangsa menyongsong satu abad kemerdekaan, menjaga persatuan dan kedaulatan, meningkatkan kesejahteraan, serta menjadikan Indonesia negara maju yang disegani dunia. Identitas visual yang dihadirkan dalam peringatan ini menegaskan semangat baru dengan persatuan dan kesatuan, berlandaskan nilai luhur bangsa, alam, dan budaya.
Budi Azhar menegaskan, pidato kenegaraan menjadi ajakan bagi seluruh komponen bangsa untuk menjadikan momentum kemerdekaan sebagai kekuatan membangun negeri.
"Pidato kenegaraan ini sangat luar biasa," kata dia.
Pesan-pesan yang disampaikan harus kita jalankan di daerah, terutama terkait demokrasi, persatuan, dan kesejahteraan masyarakat. Arahan Presiden ini wajib kita tindaklanjuti sesuai pedoman pemerintah pusat,” ujar Budi. (*)
