Sukabumi, Komitmen
memperkuat pembangunan berbasis potensi lokal kembali ditegaskan jajaran
legislatif dan pemerintah kecamatan dalam dua agenda Musyawarah Perencanaan
Pembangunan (Musrenbang) yang digelar pada hari yang sama, yakni di Kecamatan Cidahu dan Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi. Kamis (12/2/26).
DPRD Kawal Prioritas Pembangunan di Cidahu
Pemerintah Kecamatan Cidahu menggelar Musrenbang Tingkat
Kecamatan Tahun Anggaran 2026 dalam rangka penyusunan RKPD Tahun 2027 yang
berlangsung di Aula Kecamatan Cidahu. Kegiatan ini dihadiri unsur Forkopimcam,
anggota DPRD Kabupaten Sukabumi, para kepala desa, tokoh masyarakat, tokoh
agama, organisasi profesi, serta jajaran pemerintah desa se-Kecamatan Cidahu.
Hadir dalam kesempatan tersebut Camat Cidahu Tamtam Alamsyah, S.IP, Kapolsek Cidahu AKP Endang Slamet, S.AP, serta Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi Teddy Setiadi dari Fraksi Partai Gerindra Komisi II, bersama perwakilan Fraksi PKS dan Fraksi PKB.
Dalam sambutannya, Camat Cidahu menegaskan bahwa Musrenbang merupakan forum strategis untuk menjaring aspirasi masyarakat sekaligus menyelaraskannya dengan arah kebijakan pembangunan daerah.
“Musrenbang ini menjadi momentum penting untuk merumuskan prioritas pembangunan tahun 2027. Kita ingin menyiapkan ekosistem pendukung yang kuat guna memperkuat sektor agroindustri dan pariwisata di Kecamatan Cidahu,” tegasnya.
Sementara itu, Teddy Setiadi menyampaikan komitmennya untuk mengawal hasil Musrenbang agar masuk dalam skala prioritas pembangunan daerah.
“Kami di DPRD akan memperjuangkan aspirasi masyarakat Cidahu, khususnya terkait infrastruktur pertanian, akses jalan, serta pengembangan sektor wisata yang berpotensi meningkatkan PAD dan perekonomian warga. Sinergi pemerintah kecamatan, desa, dan legislatif adalah kunci realisasi program,” ungkapnya.
Perwakilan Fraksi PKS dan PKB turut menegaskan pentingnya penguatan sektor pendidikan, pemberdayaan UMKM, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai fondasi pembangunan berkelanjutan.
Kapolsek Cidahu juga menekankan pentingnya menjaga stabilitas keamanan demi mendukung kelancaran investasi dan program pembangunan. Musrenbang Cidahu pun menghasilkan sejumlah usulan prioritas, mulai dari pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan, sarana pengairan pertanian, pengembangan destinasi wisata lokal, hingga penguatan pendidikan dan UMKM.
Di hari yang sama, Pemerintah Kecamatan Cicurug juga menggelar Musrenbang Tingkat Kecamatan Tahun Anggaran 2026 di Aula Kecamatan Cicurug. Agenda ini dihadiri unsur Forkopimcam dan anggota DPRD Kabupaten Sukabumi, di antaranya Edy Sudrajat dari Fraksi PAN, Hendra dari Fraksi PKS, dan Aang Herlan Hudaya dari Fraksi PKB.
Musrenbang Cicurug mengusung tema “Penyiapan Ekosistem Pendukung Untuk Penguatan Sektor Agroindustri dan Pariwisata Sebagai Salah Satu Prioritas Pembangunan Daerah ke Depan.”
Camat Cicurug Yudi Budimansyah, S.IP menjelaskan bahwa sebelumnya telah dilaksanakan pra-Musrenbang dan terhimpun 141 usulan melalui SIPD. Dari jumlah tersebut, 101 usulan telah masuk sistem dan disepakati 61 usulan menjadi skala prioritas kecamatan untuk dibawa ke tingkat kabupaten pada April 2026.
Ia menegaskan, arah pembangunan 2027 difokuskan pada:
- Peningkatan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan melalui agroindustri dan pariwisata.
- Pemerataan infrastruktur pelayanan dasar dan penunjang perekonomian.
- Pembangunan SDM unggul dan berbudaya.
- Tata kelola pemerintahan yang kolaboratif, profesional, dan akuntabel.
“Kita tidak boleh menyerah dengan kondisi efisiensi. Dengan sinergi DPRD dan pemerintah daerah, mudah-mudahan kebutuhan prioritas di tingkat desa dan kelurahan tetap bisa diperjuangkan dan menyentuh sasaran,” tegasnya.
Dua Musrenbang yang digelar serentak di Cidahu dan Cicurug menunjukkan kuatnya kolaborasi antara eksekutif, legislatif, dan masyarakat dalam merumuskan arah pembangunan Kabupaten Sukabumi Tahun 2027.
Dengan fokus pada penguatan agroindustri dan pariwisata, didukung pembangunan infrastruktur, pendidikan, serta UMKM, DPRD Kabupaten Sukabumi menegaskan komitmennya untuk terus mengawal aspirasi masyarakat agar terakomodasi dalam kebijakan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berdampak nyata bagi kesejahteraan warga.*(Rls/Red).


