Notification

×

Iklan

Iklan

Budaya Transparansi Dedi Mulyadi Menular ke ASN Jabar, Penataan Jalan Radjiman Kini Dilaporkan Real Time ke Publik

Sabtu, 01 Agustus 2026 | 10:10 WIB Last Updated 2026-08-02T05:09:18Z

BANDUNG – Budaya keterbukaan yang terus digaungkan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mulai menjadi budaya kerja di lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Tidak hanya pejabat tinggi, kini hingga level staf turut diminta menyampaikan perkembangan pekerjaan secara langsung kepada masyarakat melalui media sosial.

Salah satu implementasi nyata budaya transparansi tersebut terlihat dalam proses penataan kawasan pasca pembongkaran bangunan liar dan lapak pedagang kaki lima (PKL) di sepanjang Jalan Radjiman, Kota Bandung.

Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama Pemprov Jawa Barat, Muhammad Budi Setyawan, menjadi salah satu ASN yang ditugaskan menyampaikan laporan perkembangan penataan kawasan secara langsung melalui video dari lapangan.

Budi, yang juga tergabung dalam Tim Sekretaris Pribadi Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat Herman Suryatman, mengungkapkan bahwa penugasan tersebut merupakan arahan langsung dari Sekda agar setiap pekerjaan pemerintah dapat diketahui masyarakat secara real time.

"Awalnya kaget. Tapi akhirnya termotivasi, karena Pak Sekda ingin kami semua, ASN di lingkungan Pemprov Jabar, memberikan laporan langsung secara real time," ujar Budi, Sabtu (1/8/2026).

Menurutnya, langkah tersebut menjadi bagian dari upaya membangun pemerintahan yang semakin terbuka dan akuntabel, sehingga masyarakat dapat ikut mengawasi sekaligus mengetahui progres berbagai program pembangunan.

Bahkan, laporan perkembangan penataan Jalan Radjiman turut diunggah langsung oleh Herman Suryatman melalui akun media sosial pribadinya, @hermansuryatman, sehingga publik dapat mengikuti perkembangan pekerjaan secara berkala.

Penataan Jalan Radjiman Masuki Tahap Pembenahan Infrastruktur

Budi menjelaskan, penataan kawasan Jalan Radjiman merupakan program kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kota Bandung.

Saat ini, pekerjaan memasuki tahap pertama yang difokuskan pada pembenahan infrastruktur dasar kawasan.

Sejumlah pekerjaan yang sedang berlangsung meliputi penertiban kabel udara yang semrawut, pembukaan saluran drainase yang selama bertahun-tahun tertutup bangunan liar, pengerukan sedimentasi, perbaikan dinding saluran air, revitalisasi paving block, hingga penataan ruang milik jalan beserta trotoar.

Pemprov Jawa Barat menargetkan kawasan tersebut tidak hanya terbebas dari bangunan liar, tetapi juga memiliki wajah baru yang lebih tertata, nyaman, dan ramah bagi masyarakat.

"Tahapan berikutnya akan dilanjutkan dengan pengecatan trotoar menggunakan konsep warna yang akan ditetapkan kemudian agar menghadirkan wajah kawasan yang lebih aman, sehat, resik, dan indah (ASRI)," kata Budi.

Masyarakat dan Sekolah Ikut Terlibat

Penataan kawasan tidak hanya mengandalkan intervensi pemerintah. Partisipasi masyarakat mulai tumbuh seiring proses revitalisasi yang berlangsung.

Salah satunya datang dari SMA Kristen Bandung yang berada di kawasan Jalan Radjiman. Sekolah tersebut menyatakan kesiapannya untuk mempercantik area depan sekolah melalui pemasangan paving block tambahan serta pengecatan yang diselaraskan dengan konsep penataan kawasan.

Kolaborasi lintas pihak tersebut diharapkan mampu menciptakan ruang publik yang lebih tertata, nyaman, dan berkelanjutan.

Transparansi Jadi Budaya Baru Birokrasi Jawa Barat

Budi mengatakan, Sekda Jawa Barat Herman Suryatman terus mendorong seluruh ASN agar tidak hanya menyelesaikan pekerjaan administratif, tetapi juga membuka ruang pengawasan publik melalui dokumentasi dan pelaporan yang mudah diakses masyarakat.

Langkah tersebut menjadi bagian dari budaya transparansi yang kini semakin mengakar di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, sejalan dengan semangat keterbukaan yang terus dibangun Gubernur Dedi Mulyadi.

Dengan keterbukaan informasi tersebut, masyarakat diharapkan dapat mengetahui secara langsung progres pembangunan sekaligus ikut mengawasi pelaksanaan program pemerintah demi terciptanya birokrasi yang lebih akuntabel, profesional, dan responsif terhadap kebutuhan publik.**
×
Berita Terbaru Update