SUKABUMI — Bola panas proyek betonisasi Jalan Prana,
Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi, terus bergulir. Baru sehari dibuka
untuk masyarakat, jalan yang dibangun dengan anggaran sekitar Rp2,17
miliar itu justru dilaporkan sudah menunjukkan retakan di sejumlah
titik.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai kualitas pekerjaan
proyek infrastruktur yang dibiayai uang rakyat. Gerakan Mahasiswa
Nasional Indonesia (GMNI) Sukabumi Raya pun mendesak Pemerintah Kota
Sukabumi tidak terburu-buru menyelesaikan persoalan hanya dengan
memperbaiki permukaan jalan.
GMNI meminta pemerintah melakukan audit teknis secara menyeluruh untuk mengetahui penyebab munculnya retakan pada jalan yang relatif baru selesai dikerjakan.
Ketua DPC GMNI Sukabumi Raya, Aris Gunawan, menilai munculnya retakan
harus menjadi pintu masuk untuk mengevaluasi seluruh proses
pembangunan, mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan proyek.
“Jangan hanya menambal retakannya. Yang harus dicari adalah kenapa
jalan yang baru dibuka untuk masyarakat sudah retak,” ungkap Aris, Senin
(24/8).
GMNI Soroti Mutu Beton hingga Kondisi Tanah Dasar
Menurut Aris, audit teknis tidak cukup hanya memeriksa kondisi
permukaan jalan. Pemeriksaan harus mencakup berbagai aspek yang
menentukan kualitas dan ketahanan konstruksi.
Di antaranya mutu beton, kualitas material, ketebalan dan volume
pekerjaan, kondisi tanah dasar, lapisan pendukung, sistem drainase,
hingga proses pengawasan selama proyek berlangsung.
“Kalau kualitas beton sesuai, tunjukkan hasil uji mutunya. Kalau
struktur dan tanah dasarnya sesuai, buktikan melalui pemeriksaan teknis.
Begitu juga drainasenya. Semua harus dibuka berdasarkan data, bukan
sekadar pernyataan,” ujarnya.
GMNI menilai besarnya anggaran proyek harus sebanding dengan kualitas
infrastruktur yang dihasilkan. Dengan nilai pekerjaan sekitar Rp2,17
miliar, masyarakat dinilai berhak memperoleh jalan yang kuat, aman, dan
memiliki daya tahan sesuai perencanaan serta spesifikasi pekerjaan.
“Ini uang rakyat. Publik berhak tahu apakah pekerjaan yang dibayar
Rp2,17 miliar benar-benar sesuai kontrak dan spesifikasi,” cetus Aris.
Audit Dinilai Bukan Tuduhan Penyimpangan
Aris menegaskan, desakan audit tidak serta-merta merupakan tuduhan adanya penyimpangan dalam proyek Jalan Prana.
Menurut dia, pemeriksaan justru diperlukan untuk memastikan pekerjaan
telah dilaksanakan sesuai perencanaan, kontrak, dan standar teknis yang
ditetapkan.
“Kalau memang semuanya sesuai, pemerintah tinggal membuktikannya
melalui hasil audit dan pemeriksaan teknis. Kalau ada kekurangan, segera
perbaiki. Kalau ada ketidaksesuaian kontrak, pihak yang bertanggung
jawab harus memenuhi kewajibannya,” tegasnya.
GMNI juga mengingatkan Pemerintah Kota Sukabumi agar tidak menunggu
kerusakan menjadi semakin parah. Sebab, jika penyebab utama retakan
tidak diketahui sejak awal, perbaikan berulang dikhawatirkan justru
kembali membebani anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
“Jangan sampai rakyat membayar dua kali. Pertama untuk membangun,
kemudian membayar lagi untuk memperbaiki pekerjaan yang seharusnya sejak
awal diawasi dengan ketat,” ujarnya.
GMNI Minta Hasil Pemeriksaan Jalan Prana Dibuka ke Publik
Karena itu, GMNI Sukabumi Raya meminta audit dilakukan secara
komprehensif. Pemeriksaan tersebut di antaranya mencakup kesesuaian
pekerjaan dengan kontrak, spesifikasi dan mutu beton, volume pekerjaan,
kualitas material, kondisi struktur dan tanah dasar, sistem drainase,
hasil pengujian mutu, proses pengawasan, pembayaran berdasarkan progres,
serta kewajiban penyedia jasa selama masa pemeliharaan.
Tidak hanya meminta audit, GMNI juga mendesak agar hasil pemeriksaan teknis dibuka kepada publik.
Menurut organisasi mahasiswa tersebut, transparansi penting agar
masyarakat dapat mengetahui apakah proyek Jalan Prana benar-benar
dikerjakan sesuai standar atau justru menyisakan persoalan yang perlu
segera dibenahi.
“Jalan Prana jangan berhenti pada seremoni peresmian. Periksa
kualitasnya, audit pekerjaannya, evaluasi konstruksinya, dan buka
hasilnya kepada publik,” terang Aris.
Bagi GMNI Sukabumi Raya, persoalan Jalan Prana tidak semata-mata
mengenai retakan pada beton. Lebih jauh, persoalan tersebut menyangkut
pertanggungjawaban pemerintah dalam menggunakan anggaran publik.
“Rp2,17 miliar semestinya melahirkan jalan yang kokoh dan tahan lama,
bukan jalan baru yang justru cepat menunjukkan luka,” tukasnya.**
