BOGOR – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperluas penyidikan dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor. Penyidik KPK menggeledah dua kantor pemerintahan daerah, yakni Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Kamis (27/8/2026).
Penggeledahan tersebut dilakukan sebagai bagian dari penyidikan perkara dugaan korupsi yang berkaitan dengan pemotongan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, dalam penggeledahan tersebut penyidik menemukan dan menyita sejumlah dokumen yang berkaitan dengan perkara yang tengah disidik.
“Penyidik menyita dokumen yang terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pemotongan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah,” ujar Budi.
Berawal dari OTT KPK
Kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemkab Bogor mencuat setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada 20 Agustus 2026.
Sehari setelah operasi tersebut, KPK mengonfirmasi adanya uang tunai sekitar Rp1,5 miliar yang diamankan dalam rangkaian kegiatan penindakan.
Perkara kemudian dinaikkan ke tahap penyidikan. KPK menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) umum terkait dugaan penerimaan uang oleh penyelenggara negara.
Uang yang diamankan tersebut diduga berkaitan dengan praktik pemotongan upah pungut atau insentif di lingkungan Bappenda Kabupaten Bogor.
Temuan tersebut menjadi salah satu bagian penting yang tengah didalami penyidik untuk mengungkap alur penerimaan uang serta pihak-pihak yang diduga terlibat dalam perkara tersebut.
Dugaan Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa
Selain dugaan pemotongan insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah, KPK juga tengah mendalami dugaan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Bogor.
Penyidik masih melakukan pemeriksaan terhadap berbagai dokumen dan barang bukti yang diperoleh dalam proses penyidikan.
Hingga saat ini, belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut. KPK masih terus mengumpulkan bukti untuk memperkuat konstruksi perkara sebelum menentukan pihak yang harus bertanggung jawab secara hukum.
Publik Menanti Kejelasan Kasus
Perkembangan penyidikan KPK di Kabupaten Bogor menjadi perhatian publik. Terlebih, perkara tersebut mencakup dugaan praktik pemotongan insentif yang berkaitan dengan penerimaan daerah serta dugaan penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa.
Sorotan terhadap kasus ini juga berkembang ke isu tata kelola pemerintahan daerah, termasuk dugaan afiliasi politik dan praktik patronase di lingkungan Pemkab Bogor. Namun, berbagai dugaan tersebut masih perlu dibuktikan melalui proses hukum dan alat bukti yang sah.
Masyarakat kini menanti langkah lanjutan KPK dalam mengungkap perkara tersebut secara transparan.
Penggeledahan Bappenda dan BKPSDM menunjukkan bahwa penyidikan masih terus bergerak. KPK tidak hanya menelusuri dokumen terkait dugaan pemotongan insentif, tetapi juga mendalami kemungkinan keterkaitan perkara dengan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Bogor.
Perkembangan kasus ini menjadi ujian bagi upaya penguatan integritas birokrasi di tingkat daerah sekaligus penegakan hukum terhadap dugaan korupsi yang melibatkan penyelenggara negara.**
