SUKABUMI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukabumi bersama DPRD Kabupaten Sukabumi menghadapi tantangan fiskal dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027. Kebijakan efisiensi anggaran diproyeksikan mencapai Rp430 miliar atau sekitar 10 persen, sehingga diperlukan penajaman skala prioritas belanja agar pelayanan publik dan pembangunan daerah tetap berjalan optimal.
Persoalan penyesuaian fiskal tersebut menjadi salah satu perhatian dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sukabumi, Senin (16/11/2026). Rapat yang turut dihadiri Bupati Sukabumi Asep Japar itu juga membahas tindak lanjut hasil evaluasi Gubernur Jawa Barat terhadap rancangan APBD 2027.
Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Budi Azhar Mutawali, mengatakan hasil evaluasi Gubernur Jawa Barat tidak mengharuskan adanya perombakan besar terhadap rancangan APBD. Namun, tekanan efisiensi anggaran tetap menjadi tantangan yang harus diantisipasi pemerintah daerah bersama legislatif.
“Di tahun 2027 kita menghadapi efisiensi sekitar Rp430 miliar atau di kisaran 10 persen. Tantangan ini harus dijawab dengan perencanaan cermat agar setiap alokasi belanja memiliki manfaat nyata, terutama untuk pelayanan publik dan pembangunan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat,” ujar Budi kepada awak media.
Menurutnya, kondisi tersebut menuntut pemerintah daerah lebih selektif dalam menentukan program dan kegiatan yang akan dibiayai melalui APBD. Setiap belanja harus diarahkan pada kebutuhan prioritas serta memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
Sementara itu, Bupati Sukabumi Asep Japar mengakui kemampuan fiskal daerah menghadapi tekanan cukup besar dalam masa transisi anggaran dari 2026 menuju 2027. Secara keseluruhan, nilai penyesuaian anggaran disebut mendekati Rp1 triliun.
Meski ruang fiskal semakin terbatas, Asep Japar menegaskan bahwa pemerintah daerah tetap berkomitmen menjaga keberlanjutan program pembangunan strategis dan memastikan kepentingan masyarakat menjadi prioritas utama.
Salah satu langkah yang disiapkan adalah memperkuat kemandirian fiskal daerah melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemkab Sukabumi akan mengidentifikasi dan mengembangkan berbagai potensi pendapatan yang selama ini belum tergarap secara maksimal.
“Anggaran dari 2026 ke 2027 memang mengalami penyesuaian hampir Rp1 triliun, tetapi fokus kami tetap pada kepentingan masyarakat. Ke depan, potensi-potensi pendapatan daerah yang belum tergarap maksimal akan kita optimalkan untuk meningkatkan PAD secara bertahap,” jelas Asep Japar.
Ia menambahkan, target pasti peningkatan PAD Kabupaten Sukabumi pada 2027 masih dalam tahap penghitungan.
Selain membahas evaluasi dan penyesuaian APBD 2027, Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sukabumi juga menghasilkan kesepakatan terhadap empat agenda kelembagaan dan regulasi daerah.
Keempat agenda tersebut meliputi:
- Pengambilan keputusan atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Desa.
- Pengambilan keputusan atas Raperda tentang Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
- Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda).
- Tindak lanjut hasil evaluasi Gubernur Jawa Barat terhadap APBD Tahun Anggaran 2027.
Budi Azhar Mutawali memastikan seluruh produk hukum yang telah disepakati akan segera disampaikan kepada Gubernur Jawa Barat untuk menjalani proses fasilitasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum ditetapkan secara definitif.
Dalam kesempatan yang sama, Bupati Asep Japar menjelaskan bahwa pembaruan Raperda tentang Desa mencakup sejumlah aspek penting dalam tata kelola pemerintahan desa.
Materi pengaturannya antara lain meliputi mekanisme pemilihan kepala desa (Pilkades), pergantian antarwaktu (PAW), serta penguatan tata kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Adapun Raperda tentang Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memuat sejumlah penyesuaian nomenklatur perangkat daerah, khususnya organisasi yang menangani urusan tata ruang.
Pembaruan regulasi tersebut diharapkan dapat memperkuat tata kelola pemerintahan daerah sekaligus menyesuaikan kebutuhan organisasi dengan perkembangan kebijakan dan penyelenggaraan pemerintahan.
Di tengah tekanan efisiensi anggaran 2027, sinergi antara Pemkab dan DPRD Kabupaten Sukabumi menjadi faktor penting dalam menjaga keseimbangan antara kemampuan keuangan daerah, keberlanjutan pembangunan, dan kualitas pelayanan publik.
Optimalisasi PAD, ketepatan menentukan prioritas belanja, serta pembenahan regulasi daerah akan menjadi pekerjaan penting untuk memastikan keterbatasan fiskal tidak menghambat pemenuhan kebutuhan masyarakat Kabupaten Sukabumi.**
