SUKABUMI – Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Sukabumi mulai menindaklanjuti dugaan pelanggaran etik yang menyeret seorang anggota dewan berinisial LG. Setelah meminta klarifikasi langsung kepada yang bersangkutan, BK kini bersiap memanggil fraksi Partai Demokrat untuk meminta penjelasan terkait penanganan persoalan tersebut di internal partai.
Ketua BK DPRD Kabupaten Sukabumi, Edi Sudrajat, mengatakan pihaknya telah memanggil LG untuk dimintai keterangan sekaligus melakukan klarifikasi atas isu yang belakangan menjadi perhatian publik.
Pemanggilan tersebut dilakukan setelah BK berkoordinasi dengan sejumlah pihak di lingkungan DPRD Kabupaten Sukabumi.
"Langsung berkomunikasi dengan teman-teman BK. Kita bertemu, bahkan membuat surat panggilan ke yang bersangkutan. Alhamdulillah kita sudah meminta keterangan atau klarifikasi langsung," kata Edi, Rabu (11/11/2026).
Menurut Edi, dalam proses klarifikasi tersebut, LG disebut telah mengakui kesalahannya. Kendati demikian, secara administratif BK belum menerima laporan pengaduan resmi yang dilengkapi bukti fisik sebagaimana persyaratan penanganan dugaan pelanggaran etik anggota DPRD.
Meski belum menerima pengaduan secara formal, BK tetap mengambil langkah setelah berkomunikasi dengan Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Budi Azhar Mutawali.
Dari hasil komunikasi tersebut, BK diminta segera menindaklanjuti persoalan yang telah berkembang menjadi perhatian masyarakat.
"Sebetulnya kita tidak mau melangkah ketika salah satu persyaratannya tidak formal, harus melayangkan surat ke DPRD atau BK beserta buktinya. Tapi hasil komunikasi dengan Pak Ketua DPRD diminta tolong ditindaklanjuti, makanya kami sudah melakukan itu," ujarnya.
Tidak hanya berhenti pada klarifikasi terhadap LG, BK DPRD Kabupaten Sukabumi juga berencana meminta keterangan dari fraksi tempat anggota dewan tersebut bernaung.
Edi menjelaskan, pemanggilan fraksi diperlukan untuk mengetahui sejauh mana Partai Demokrat telah menangani persoalan tersebut melalui mekanisme internal organisasi.
BK ingin memperoleh penjelasan langsung mengenai langkah yang sudah maupun akan diambil partai terhadap kadernya yang terseret dugaan pelanggaran etik.
"Selanjutnya kita menjadwalkan untuk memanggil fraksinya. Kami akan kroscek ke fraksi atau partainya, permasalahan ini sudah sejauh mana penanganannya di internal, dan kami juga ingin penjelasan dari mereka," kata Edi.
Dalam perkembangan persoalan tersebut, penyelesaian melalui mekanisme internal partai turut menjadi perhatian. Dorongan agar Partai Demokrat mengambil langkah tegas, termasuk opsi pergantian antarwaktu (PAW), juga mengemuka seiring mencuatnya isu tersebut ke ruang publik.
Sebelumnya, isu dugaan tindakan asusila sesama jenis yang menyeret seorang anggota DPRD Kabupaten Sukabumi ramai diperbincangkan setelah informasi mengenai persoalan tersebut beredar luas di media sosial.
Isu itu semakin menjadi perhatian setelah tokoh agama, Habib Abdul Aziz bin Jindan, mengunggah pernyataan terbuka melalui sebuah video. Dalam pernyataannya, ia mendesak BK dan pimpinan DPRD Kabupaten Sukabumi segera meminta klarifikasi kepada anggota dewan yang bersangkutan.
Abdul Aziz juga mengungkapkan bahwa informasi mengenai dugaan kasus tersebut berawal dari laporan yang disebut telah disampaikan kepada Polres Sukabumi Kota.
"Informasi pertama adalah dugaan laporan di Polres Kota Sukabumi. Ada korban yang melapor ke pihak kepolisian. Artinya korbannya ada, pelapornya ada, dan sudah ditandatangani oleh pihak kepolisian," ungkap Abdul Aziz, Rabu (11/11/2026).
Meski demikian, ia menyebut persoalan tersebut tidak berlanjut ke persidangan karena kedua belah pihak memilih menyelesaikannya secara kekeluargaan.
"Proses di Polres dianggap selesai karena korban dan yang kita duga menyelesaikan secara kekeluargaan, karena ranah hukum belum ada penegakan dalam masalah hal tersebut," jelasnya.
Abdul Aziz menilai persoalan tersebut tidak semata-mata berkaitan dengan dugaan peristiwa yang beredar, tetapi juga menyangkut tanggung jawab moral dan etika seorang anggota DPRD sebagai wakil rakyat.
Karena itu, ia meminta BK DPRD Kabupaten Sukabumi tidak berhenti pada pemanggilan dan klarifikasi. Menurutnya, persoalan tersebut perlu ditindaklanjuti sesuai mekanisme serta ketentuan yang berlaku.
Ia juga mendorong partai politik yang menaungi anggota dewan bersangkutan agar segera mengambil keputusan melalui mekanisme internal partai.
"Sebagai anggota dewan, kita mempunyai kekhawatiran moral dan etika di DPRD Kabupaten Sukabumi tercatatkan dalam sejarah nasional. Maka kita menekan Badan Kehormatan untuk memanggil, menindak, dan selanjutnya. Secara internal partai sendiri juga harus secepatnya mengambil keputusan yang tepat," tandasnya.
Kini, langkah BK DPRD Kabupaten Sukabumi memanggil fraksi terkait menjadi perkembangan berikutnya dalam penanganan persoalan tersebut. Penjelasan dari fraksi diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai proses penanganan internal sekaligus memperjelas tindak lanjut atas dugaan pelanggaran etik yang menjadi sorotan publik.**
