-->
  • Jelajahi

    Copyright © PASUNDAN POST | Kritis - Nasionalis - Religius
    Best Viral Premium Blogger Templates

    Menu Bawah

    Tolak Rencana Pemisahan K5, DPP Pasar Datangi Gedung DPRD Cianjur

    Redaksi
    Selasa, 16 November 2021, 21:23 WIB Last Updated 2021-11-16T15:09:31Z
    PASUNDANPOST, CIANJUR - Para pengurus Dewan Perwakilan Pedagang (DPP) pasar se - Kabupaten Cianjur mendatangi gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Cianjur, pada Kamis (16/11/2021). 

    Kedatangan mereka bermaksud meminta klarifikasi atas adanya isu rencana pemisahan pengurus DPP Pasar dan para pengurus K5 pasar yang dinilai akan melemahkan K5.

    Ketua DPP Pasar Kabupaten Cianjur Habib Hud Al-Idrus mengatakan, pihaknya mendatangi gedung DPRD kabupaten Cianjur karena buntut adanya isu pelemahan petugas K5 pasar.

    "Karena ada isu bahwa K5 akan dipisahkan dengan DPP pasar se Cianjur maka kami bereaksi dan menolak hal tersebut," tutur Habib kepada wartawan usai audiensi.

    Ia menjelaskan, DPRD hanya memfasilitasi untuk melakukan audensi antara DPP Pasar dengan Dinas Koperasi Perindustrian Dan Perdagangan (Diskoperindagin) Kabupaten Cianjur.

    "Ternyata ada kesalahfahaman dan ada solusi mereka memanggil kita. Hasilnya nanti mereka mau berbicara dengan kita," bebernya.

    Habib menjelaskan, fungsi keberadaan petugas K5 di Pasar sangat penting. Sehingga menurutnya keberadaannya harus benar benar diperjuangkan.

    "Di seluruh pasar se -Kabupaten Cianjur jika tidak ada K5 sudah tidak bisa menjalankan keamanan dan ketertiban. Karena kebersihan dari k5 alias dari iuran pedagang," tambahnya.

    Meski lanjut Habib, ia menilai selama ini Pemkab Cianjur sama sekali tidak pernah memberikan perhatian khusus kepada para petugas K5 di pasar.

    "Bentuk perhatian pemerintah terhadap K5 sangat buruk," keluhnya.

    Kepala Dinas Koperasi dan Perdagangan dan industri (Diskoperindagin) Drs Tohari berujar, audensi tersebut dilakukan agar aturan dari petugas-petugas yang mengurusi pasar semakin lebih baik.

    "Hari ini kebetulan kita musyawarah untuk menentukan aturan masalah UPTD, DPP,  K5 agar aturannya jelas," ujar Tohari.

    Tohari menambahkan untuk menyelesaikan persoalan tersebut pihaknya akan terus menjalin komunikasi lebih dengan petugas-petugas yang mengurusi pasar.

    "Kami akan duduk bareng dengan K5  
    Hasilnya nanti ada dasar hukumnya, K5 apa ?, UPTD apa ?," terangnya.

    Tohari pun menegaskan, dalam audiensi ini pihaknya sudah menyampaikan tidak ada pelemahan kepada para petugas pasar khususnya K5.

    "Tadinya ada isu pelemahan K5, kita tak akan melemahkan, justru akan memperkuat," pungkasnya (Ddy).
    Komentar

    Tampilkan

    Berita Terbaru

    loading...

    GAYA HIDUP

    +