SUKABUMI - Syukuran Hari Nelayan ke-69 di Pantai Palangpang, Desa Ciwaru, Kecamatan Ciemas, Kabupaten Sukabumi, Jumat (17/7/2026), tidak hanya menjadi perayaan budaya masyarakat pesisir. Momentum tersebut juga dimanfaatkan untuk menegaskan pentingnya kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan nelayan serta penguatan ekonomi desa.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi dari Fraksi Partai Gerindra, Yudha Sukmagara, yang menghadiri kegiatan tersebut, menilai tradisi tahunan masyarakat nelayan memiliki makna lebih luas dibanding sekadar seremoni. Menurut dia, keberlangsungan tradisi tersebut menjadi pengingat bahwa sektor kelautan masih menjadi salah satu penopang ekonomi masyarakat pesisir yang memerlukan perhatian berkelanjutan dari pemerintah.
"Selain menjadi ungkapan rasa syukur, kegiatan ini juga menjadi doa bersama agar ekonomi masyarakat, khususnya nelayan, semakin baik dan aktivitas melaut diberikan kelancaran," kata Yudha.
Ia mengatakan, tantangan yang dihadapi nelayan tidak hanya berkaitan dengan hasil tangkapan, tetapi juga menyangkut perlindungan, kepastian usaha, hingga keberlanjutan sumber daya laut. Karena itu, menurutnya, pemerintah perlu memastikan kebijakan yang mendukung keamanan dan kesejahteraan nelayan dapat berjalan secara konsisten.
Di sisi lain, Yudha menilai potensi pesisir Sukabumi perlu dikelola secara berimbang antara aspek ekonomi dan konservasi. Kabupaten Sukabumi, yang memiliki garis pantai panjang serta kekayaan alam berupa laut, hutan, dan pegunungan, dinilai memiliki peluang mengembangkan sektor perikanan dan pariwisata secara bersamaan apabila kelestarian lingkungan tetap dijaga.
"Potensi alam yang dimiliki Kabupaten Sukabumi merupakan modal pembangunan. Karena itu, laut dan kawasan pesisir harus dijaga agar tetap memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekaligus mendukung sektor pariwisata," ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Yudha menjelaskan kehadiran rombongan Partai Gerindra di lokasi juga bertepatan dengan selesainya kegiatan pendidikan Laskar Gerindra Kabupaten Sukabumi yang diikuti sekitar 300 peserta. Menurut dia, pembinaan tersebut diarahkan agar para peserta mampu menjadi penghubung antara masyarakat dengan pemerintah dalam menyerap aspirasi maupun mengawal pelaksanaan sejumlah program nasional.
Ia menyebut salah satu program yang menjadi perhatian adalah Makan Bergizi Gratis (MBG). DPRD, kata dia, berkepentingan memastikan implementasi program tersebut berjalan sesuai standar sehingga manfaatnya benar-benar diterima masyarakat.
Selain MBG, Yudha juga menyoroti perkembangan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Kabupaten Sukabumi. Berdasarkan hasil pemantauan, sebagian besar desa telah memulai pembentukan koperasi, meskipun masih terdapat sejumlah kendala, terutama terkait ketersediaan lahan bagi beberapa desa.
Menurutnya, tantangan tersebut telah disampaikan kepada pemerintah pusat agar dapat dicarikan solusi. Ia berharap koperasi desa nantinya mampu menjadi instrumen penguatan ekonomi masyarakat sekaligus memperluas aktivitas ekonomi berbasis desa.
Dengan jumlah 381 desa di Kabupaten Sukabumi, pelaksanaan program tersebut dinilai membutuhkan proses bertahap. Namun, apabila koperasi yang telah terbentuk mampu menunjukkan kinerja yang baik, keberhasilannya diharapkan dapat menjadi contoh bagi desa-desa lain dalam mengembangkan kelembagaan ekonomi masyarakat.
Melalui momentum Hari Nelayan, isu pelestarian lingkungan, perlindungan nelayan, serta penguatan ekonomi desa kembali menjadi perhatian. Bagi masyarakat pesisir, tradisi tahunan tersebut bukan hanya warisan budaya, melainkan juga ruang untuk mengingatkan pentingnya kebijakan publik yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang menggantungkan hidup pada sektor kelautan. (adv)
