SUKABUMI – DPRD Kabupaten Sukabumi menggelar Rapat Paripurna ke-26 Tahun Sidang 2026 dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Nota Pengantar Bupati mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Rabu (14/10/2026).
Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sukabumi tersebut dipimpin Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Sukabumi, Yudha Sukmagara, didampingi Wakil Ketua II, H. Usep. Hadir pula Wakil Bupati Sukabumi H. Andreas, S.E., anggota DPRD, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), kepala perangkat daerah, para camat se-Kabupaten Sukabumi, serta tamu undangan lainnya.
Dalam rapat tersebut, tujuh fraksi DPRD Kabupaten Sukabumi menyampaikan pandangan umum melalui perwakilan masing-masing. Pandangan tersebut berisi catatan, masukan, saran, dan pertanyaan kepada Bupati beserta jajaran pemerintah daerah terkait rencana perubahan regulasi penataan perangkat daerah.
Ketujuh fraksi yang menyampaikan pandangan umum tersebut meliputi Fraksi Partai Golkar dan PAN yang disampaikan Rika Yulistina, Fraksi Partai Gerindra oleh Syarif Hidayat, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa oleh Saepul Rahman, S.Sy., M.H., serta Fraksi Partai Keadilan Sejahtera oleh Ai Srimulyati, S.Ag.
Selanjutnya, Fraksi PDI Perjuangan disampaikan Sendi A. Maulana, Fraksi Partai Demokrat oleh Jalil Abdillah, dan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan oleh H. Apep Saepul Mahdan, S.Ip.
Wakil Bupati Sukabumi, H. Andreas, mengatakan perubahan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) harus didasarkan pada kebutuhan organisasi. Karena itu, berbagai masukan yang disampaikan fraksi-fraksi akan dipelajari dan dibahas lebih lanjut sebelum pemerintah daerah menyampaikan jawaban resmi.
“Pada prinsipnya, perubahan SOTK ini harus disesuaikan dengan kebutuhan. Berbagai poin yang disampaikan melalui pandangan umum fraksi, baik secara lisan maupun tertulis, akan kami diskusikan dan pelajari lebih lanjut untuk menjadi bahan dalam penyusunan jawaban Bupati,” ujar Andreas.
Menurut Andreas, salah satu hal yang menjadi perhatian dalam pembahasan Raperda tersebut adalah usulan perubahan tipe perangkat daerah dari tipe C menjadi tipe A.
Usulan itu berkaitan dengan kebutuhan penguatan struktur organisasi, termasuk penyesuaian jumlah bidang agar pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dapat berjalan lebih optimal.
Meski demikian, Andreas menegaskan bahwa usulan perubahan tipe perangkat daerah tersebut masih perlu dikaji dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi dan pembagian tugas yang ada. Dengan demikian, penataan kelembagaan yang nantinya ditetapkan dapat disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Pembahasan perubahan Raperda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah menjadi bagian dari upaya mencermati kebutuhan kelembagaan Pemerintah Kabupaten Sukabumi. Penataan organisasi perangkat daerah berkaitan dengan efektivitas birokrasi, koordinasi antarlembaga, serta pelaksanaan program pemerintah.
Melalui penyampaian pandangan umum fraksi, DPRD Kabupaten Sukabumi memberikan ruang bagi penyampaian berbagai catatan dan pertimbangan terhadap rencana perubahan regulasi tersebut. Masukan dari setiap fraksi selanjutnya menjadi bahan bagi pemerintah daerah dalam menyiapkan tanggapan dan pembahasan pada tahapan berikutnya.
Pemerintah Kabupaten Sukabumi akan menyiapkan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi sesuai mekanisme pembahasan rancangan peraturan daerah.
Melalui pembahasan antara DPRD dan pemerintah daerah, perubahan keempat atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 diharapkan dapat menghasilkan susunan perangkat daerah yang proporsional dan sesuai kebutuhan, sekaligus mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan serta peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat Kabupaten Sukabumi.**
